YOGYAKARTA, JOGNEWS.COM -- Pihak yang bertanggung jawab untuk membeayai pelayanan kesehatan Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah pemerintah dan dimulai 28 Januari 2020. Namun jika kemudian masih dirawat atau kambuh, beaya menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/Asuransi Kesehatan Swasta atau yang bersangkutan.

Prof dr Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD, Plt Staf Ahli Bidang Infrastruktur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan hal tersebut dalam seminar online Pembayaran Klaim Pasien Covid-19 di Rumah Sakit, Rabu (29/4/2020). Seminar diselenggarakan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat bekerja sama dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan serta Kanal Pengetahuan FK-KMK UGM.

Selain Gufron, seminar ini menampilkan pembicara dr Tri Hesty Widyastoeti, SpM, MPH (Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI), dr Endang Suparniati, MKes (Kepala Instalasi Catatan Medis RSUP dr Sardjito). Pembahas Prof dr Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dan Dr Tonang Dwi Ardyanto, SpPK, PhD, sedang moderator Dr Diah Ayu Puspandari, MKes, MBA.Apt.

SLEMAN, JOGNEWS.COM -- Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Andrie Irawan, SH, MH menandaskan banyak pencari keadilan mengaku miskin, padahal mereka termasuk orang mampu. Mereka memanfaatkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini merupakan penyelewengan yang harus diberantas agar bantuan hukum yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada difabel dan orang-orang miskin.

Hal itu diungkapkan Andrie Irawan pada seminar ‘Optimalisasi Ormas dan LSM dalam Mewujudkan Keadilan Hukum di Kabupaten Sleman’ di Aula Unit I Pemkab Sleman, Selasa (23/10/2018). Selain Andrie, seminar ini menghadirkan pembicara Indra Darmawan, SSos, MSc, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional; dan Ahmad Munif SAg, Ketua Forum Ormas dan LSM Kabupaten Sleman.

Seminar ini dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, bekerjasama dengan Forum Ormas dan LSM Kabupaten Sleman. Seminar dibuka Hery Dwikuryanto SH, MHum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman dan dihadiri berbagai Ormas dan LSM se Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA, JOGNEWS.COM -- Yogyakarta tidak ada transaksi keuangan untuk kegiatan terorisme. Sebab transaksi keuangan dengan mata uang asing hanya untuk kepentingan lokal dan tidak ada transaksi dengan luar negeri.

Demikian ditandaskan Edi Setiono, Ketua Asosiasi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/10/2018). Secara berkala KUPVA BB melaporkan transaksi keuangan di wilayah DIY kepada Bank Indonesia.

“Kami sebagai pihak yang melaporkan transaksi keuangan asing kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Selama ini belum ada transaksi keuangan untuk kegiatan terorisme,” kata Edi seusai mengikuti Sosialisasi Pembawaan Uang Kertas Asing bagi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

YOGYAKARTA, JOGNEWS.COM -- Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa-Rabu (20-21/3/2018), menggelar sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang pengelolaan uang rupiah. Sosialisasi ditujukan kepada semua perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) di wilayah DIY.

Dijelaskan Sri Fitriani, Deputi Kantor Perwakilan BI DIY, adanya undang-undang tentang mata uang, bank diminta untuk lebih aktif melayani kebutuhan uang bagi masyarakat. Selain itu, juga perlu merencanakan dengan baik tentang kebutuhan dalam jumlah, uang pecahan, waktu yang dibutuhkan, dan kondisi uang yang baik.

“Untuk mendukung perbankan, Bank Indonesia memberikan dukungan. Namun di sisi lain, Bank Indonesia juga melayani masyarakat secara langsung, seperti mengadakan kas keliling, penukaran uang pada Hari Lebaran,” kata Fifi, panggilan akrab Sri Fitriani di Yogyakarta, Selasa (20/3/2018).

YOGYAKARTA, JOGNEWS.COM -- Prof Dr Sudjito, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menandaskan Pers Pancasila akan menjadi penyelamat perpecahan bangsa. Sebab saat ini ada 3.000 penerbitan di Indonesia, namun hanya 950 media yang terverifikasi Dewan Pers.

“Yang liar banyak. Siapa yang bisa mengawasi. Masyarakat juga kecewa dengan maraknya berita dusta atau hoax,” kata Prof Sudjito pada Refleksi Hari Pers Nasional 2018 di Gedung PWI DIY, Sabtu (24/2/2018).

Selain itu, kata Prof Sudjito, saat ini media sosial menunjukkan kehebatan dan bahkan bila dibiarkan berlarut, media sosial dapat menyingkirkan media mainstream. Media Sosial bisa menyebarkan berita hanya dalam beberapa detik setelah kejadian. “Persaingan seperti ini jangan menafikan media mainstream,” tandas Sudjito.

Selain hoax, media mainstream juga ada yang berpihak pada kepentingan politik tertentu. Bahkan ada media mainstreams tunduk pada pemilik modal. Sehingga kondisi ini membuat wartawan kehilangan idealismenya. “Akibatnya, kepentingan publik terabaikan. Bahkan wartawan kehilangan jatidiri,” katanya.