SLEMAN, JOGNEWS.COM -- Dosen Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Andrie Irawan, SH, MH menandaskan banyak pencari keadilan mengaku miskin, padahal mereka termasuk orang mampu. Mereka memanfaatkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini merupakan penyelewengan yang harus diberantas agar bantuan hukum yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada difabel dan orang-orang miskin.

Hal itu diungkapkan Andrie Irawan pada seminar ‘Optimalisasi Ormas dan LSM dalam Mewujudkan Keadilan Hukum di Kabupaten Sleman’ di Aula Unit I Pemkab Sleman, Selasa (23/10/2018). Selain Andrie, seminar ini menghadirkan pembicara Indra Darmawan, SSos, MSc, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional; dan Ahmad Munif SAg, Ketua Forum Ormas dan LSM Kabupaten Sleman.

Seminar ini dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, bekerjasama dengan Forum Ormas dan LSM Kabupaten Sleman. Seminar dibuka Hery Dwikuryanto SH, MHum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman dan dihadiri berbagai Ormas dan LSM se Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA, JOGNEWS.COM -- Yogyakarta tidak ada transaksi keuangan untuk kegiatan terorisme. Sebab transaksi keuangan dengan mata uang asing hanya untuk kepentingan lokal dan tidak ada transaksi dengan luar negeri.

Demikian ditandaskan Edi Setiono, Ketua Asosiasi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/10/2018). Secara berkala KUPVA BB melaporkan transaksi keuangan di wilayah DIY kepada Bank Indonesia.

“Kami sebagai pihak yang melaporkan transaksi keuangan asing kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Selama ini belum ada transaksi keuangan untuk kegiatan terorisme,” kata Edi seusai mengikuti Sosialisasi Pembawaan Uang Kertas Asing bagi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).

YOGYAKARTA, JOGNEWS.COM -- Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa-Rabu (20-21/3/2018), menggelar sosialisasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang pengelolaan uang rupiah. Sosialisasi ditujukan kepada semua perbankan dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) di wilayah DIY.

Dijelaskan Sri Fitriani, Deputi Kantor Perwakilan BI DIY, adanya undang-undang tentang mata uang, bank diminta untuk lebih aktif melayani kebutuhan uang bagi masyarakat. Selain itu, juga perlu merencanakan dengan baik tentang kebutuhan dalam jumlah, uang pecahan, waktu yang dibutuhkan, dan kondisi uang yang baik.

“Untuk mendukung perbankan, Bank Indonesia memberikan dukungan. Namun di sisi lain, Bank Indonesia juga melayani masyarakat secara langsung, seperti mengadakan kas keliling, penukaran uang pada Hari Lebaran,” kata Fifi, panggilan akrab Sri Fitriani di Yogyakarta, Selasa (20/3/2018).

YOGYAKARTA, JOGNEWS.COM -- Prof Dr Sudjito, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menandaskan Pers Pancasila akan menjadi penyelamat perpecahan bangsa. Sebab saat ini ada 3.000 penerbitan di Indonesia, namun hanya 950 media yang terverifikasi Dewan Pers.

“Yang liar banyak. Siapa yang bisa mengawasi. Masyarakat juga kecewa dengan maraknya berita dusta atau hoax,” kata Prof Sudjito pada Refleksi Hari Pers Nasional 2018 di Gedung PWI DIY, Sabtu (24/2/2018).

Selain itu, kata Prof Sudjito, saat ini media sosial menunjukkan kehebatan dan bahkan bila dibiarkan berlarut, media sosial dapat menyingkirkan media mainstream. Media Sosial bisa menyebarkan berita hanya dalam beberapa detik setelah kejadian. “Persaingan seperti ini jangan menafikan media mainstream,” tandas Sudjito.

Selain hoax, media mainstream juga ada yang berpihak pada kepentingan politik tertentu. Bahkan ada media mainstreams tunduk pada pemilik modal. Sehingga kondisi ini membuat wartawan kehilangan idealismenya. “Akibatnya, kepentingan publik terabaikan. Bahkan wartawan kehilangan jatidiri,” katanya.

BATAM -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo memuji kerja sama jajaran TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang telah mengungkap penyelundupan satu ton sabu-sabu di Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, terungkapnya penyelundupan sabu-sabu bernilai triliunan rupiah itu menunjukkan keseriusan dan sinergi berbagai pihak dalam memerangi narkoba.

“Sinergitas TNI, Polri, BNN dan pelibatan BIN, Bea Cukai dan pihak-pihak terkait lainnya sangat penting untuk mencegah masuknya kembali sabu-sabu dan berbagai jenis narkoba lainnya ke wilayah Indonesia,” ujar Bambang yang Ahad (11/2/2018) langsung melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNN Komjen Budi Waseso dan pimpinan Polri untuk melihat langsung tangkapan sabu-sabu yang dibawa kapal MV Sunrise Glory di Batam.

Bamsoet -panggilan akrab Bambang- mengatakan, narkoba adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak perlu ditoleransi. Jika 1 ton sabu-sabu yang diselundupkan ke Batam itu lolos, katanya, masyarakat jelas akan menanggung akibat serius. “Sebagai pimpinan DPR RI, saya berpendapat tidak ada kata lain kecuali sebuah tindakan tegas yg harus dilakukan oleh negara. Yakni, tenggelamkan kapal tersebut dan hukum mati pelakunya,” ujar mantan ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum itu.